
“Making sure academics are paid well” terdengar seperti persoalan teknis: soal anggaran, regulasi, atau niat baik negara. Kenyataannya jauh lebih kompleks. Masalah utamanya bukan ketidakmampuan, melainkan ketiadaan insentif. Tidak ada dorongan struktural bagi negara berbasis ekstraksi sumber daya alam untuk menjamin akademisi—atau bahkan pekerja jasa esensial lain seperti dokter—memiliki upah yang layak.
Setiap kebijakan pada dasarnya lahir dari pertemuan tiga hal: kekuasaan, elit, dan insentif. Kekuasaan berada di tangan pemerintah sebagai pengambil keputusan. Elit adalah mereka yang menguasai sumber daya—tanah, modal, industri, dan anggaran. Insentif adalah relasi di antara keduanya: siapa mendapatkan apa. Dalam konfigurasi ini, rakyat kebanyakan hampir tidak pernah menjadi variabel penentu. Tapi itu bukan masalah utama di sini.
Yang krusial adalah posisi elit dan sumber kekayaan mereka. Di Indonesia, kekayaan dan pengaruh sebagian besar elit bersumber dari ekstraksi alam: tambang nikel, timah, tembaga, perkebunan sawit, kopi, karet, dan bentuk eksploitasi sumber daya alam lainnya. Polanya berulang dan nyaris tanpa variasi. Elit mendukung kandidat politik saat pemilu, memperoleh balas budi berupa konsesi lahan dalam skala ratusan ribu hektar, lalu mengekstraksi apa pun yang bernilai dari lahan tersebut. Hasilnya dijadikan modal untuk membangun tambang atau perkebunan yang menguntungkan, diekspor ke luar negeri, dan kemudian dijaminkan ke bank untuk memperluas skala usaha. Dari keuntungan itulah siklus dukungan politik dimulai kembali.
Lingkaran ini efektif memperbesar kekuasaan elit tanpa membutuhkan transformasi ekonomi yang rumit. Yang dibutuhkan hanya satu hal: alam yang bisa terus dikeruk. Konsekuensinya jelas. Prioritas pembangunan bukan pada kualitas sumber daya manusia, melainkan pada ketersediaan tenaga kerja murah. Upah minimum ditekan serendah mungkin, terutama di wilayah tambang dan perkebunan. Pendidikan tinggi tidak menjadi kebutuhan mendesak—bahkan dianggap berlebih—karena industri ekstraktif tidak memerlukannya. Sekolah dan universitas cukup hadir pada level paling minimal, sekadar untuk memastikan pasokan tenaga kerja dasar tetap tersedia.
Dalam skema ini, akademisi bukan aset strategis. Negara tidak membutuhkan dosen, peneliti, dokter, perawat, atau lulusan doktoral dalam jumlah signifikan untuk menjaga roda ekonomi tetap berputar. Yang lebih dibutuhkan justru aparat keamanan untuk melindungi konsesi dan aset. Tidak mengherankan jika anggaran keamanan kerap jauh lebih besar dibandingkan investasi pada pendidikan tinggi dan riset. Bukan karena negara membenci ilmu pengetahuan, tetapi karena tidak ada insentif ekonomi-politik untuk membiayainya secara serius.

Bandingkan dengan negara seperti Korea Selatan. Setelah puluhan tahun penjajahan dan perang, mereka memulai hampir dari nol—tanpa sumber daya alam yang bisa diandalkan. Satu-satunya jalan bertahan adalah industrialisasi. Elit bisnis (chaebol) memang juga membangun relasi erat dengan kekuasaan, tetapi balas budinya berbeda. Yang mereka butuhkan bukan konsesi lahan, melainkan regulasi, anggaran, dan ekosistem yang mendukung industri manufaktur dan teknologi.
Industri semacam itu tidak bisa berjalan tanpa manusia terdidik. Pembuatan ponsel, mobil, atau perangkat elektronik menuntut insinyur, ilmuwan, teknisi, tenaga kesehatan, dan peneliti dalam jumlah besar. Karena itu, ada insentif kuat untuk membangun universitas, membiayai riset jangka panjang, dan memastikan akademisi dibayar layak. Profesor menjadi profesi bergengsi dan bergaji tinggi. Penelitian didanai selama bertahun-tahun dan melahirkan generasi master serta doktor. Bahkan pekerja non-terampil pun memperoleh upah tinggi karena kualitas hidup tenaga kerja menjadi kepentingan ekonomi langsung.

Pada akhirnya, perbedaan ini bukan soal moral atau niat baik negara. Ini soal struktur insentif. Negara berbasis ekstraksi alam tidak membutuhkan akademisi yang kuat dan sejahtera. Negara berbasis industri tidak punya pilihan lain. Tidak ada model yang benar-benar sempurna—yang satu mengeksploitasi alam, yang lain mengeksploitasi manusia. Tetapi satu hal jelas: selama ekonomi bertumpu pada penggalian tanah, bukan pengembangan manusia, akademisi akan selalu menjadi biaya, bukan investasi.
dari : https://x.com/ardisatriawan/status/1999409158345601460